Mengidentifikasi Permasalahan Perekonomian Didaerah Indonesia Bagian Timur dan Solusi Konkret Untuk Mengatasinya.

Papua merupakan salah satu provinsi terluas di Indonesia dan suku bangsa yang memiliki pertalian etnis tersendiri yang berbeda dengan suku bangsa lainnya di Indonesia. Berada di ujung Timur Indonesia, hidup di tengah keterasingan dan jauh dari hal-hal yang bersifat modern. Kenyataan menujukkan bahwa situasi dan kondisi yang kurang kondusif membuat masyarakat berada dalam tarap hidup yang cukup memprihatinkan, seolah-olah mereka pemilik keterisolasian dan kemiskinan. Pada saat ini juga sebagian besar orang Papua yang masih berbusana sederhana sebagai simbol keterbelakangan mereka, maka oleh mereka yang merasa diri maju disebut penduduk primitif.

Adapun yang menandai kegagalan pembangunan di papua diantaranya adalah:
1.Kondisi sosial ekonomi mereka sangat memprihatinkan pola konsumsi mereka sangat tidak teratur.

2.Kondisi sosial masyarakat pada umumnya masih sederhana, tingkat pendidikan relatif rendah.

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

            Tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran. Kesempatan kerja bagi penduduk atau masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk mencipatakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Masalah ekonomi merupakan awal dari kemiskinan di Papua, yang mana secara umum memang pada dasarnya pertumbuhan ekonomi di Papua sudah terlihat baik, hanya saja belum mampu menjawab secara optimal dan juga angka kemiskinan di Papua masih tinggi, juga masalah pengangguran yang kian meningkat, apalagi kenyataannya pertumbuhan penduduk di Papua pada umumnya juga tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi kurang memberikan pengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi. Kemiskinan di Papua disebabkan karena kemiskinan struktural, yaitu akibat struktur sosial dalam masyarakat. Masyarakat Papua kurang mampu memanfaatkan pengelolaan sumber daya alam yang melimpah dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan tingkat pendidikan yang dimiliki. Menurut saya untuk mengatasi masalah tersebut :

1.    Kualitas sumber daya manusia harus ditingkatkan secara merata. Peningkatan kualitas sumber daya manusia harus merupakan prioritas utama dalam kebijakan pembangunan ekonomi.
2.    Kegiatan-kegiatan ekonomi yang memiliki keunggulan berdasarkan kekayaan sumber daya alam yang ada harus dikembangkan seoptimal mungkin, di antaranya adalah sektor pertanian. Selain kemiskinan, masalah dalam pembangunan ekonomi adalah pengangguran. Pembangunan ekonomi suatu daerah tidak terlepas dari masalah pengangguran dan masalah tenaga kerja, seperti yang kita ketahui bahwa tenaga kerja merupakan salah satu faktor terpenting selain modal dalam mempengaruhi  dan menentukan output. Isu pengangguran di Provinsi Papua dari tahun ke tahun terus memanas dan sering kali dipandang sebelah mata oleh Pemerintah daerah karena “mungkin” dampak negatif dari pengangguran itu sendiri tidak terlalu besar seperti keadaan umumnya yang terjadi di kota – kota besar misalnya tindakan kriminalitas.

Hal ini menunjukan bahwa sebagian dari penduduk di Provinsi Papua sebagian besar menganggur.  Sektor ekonomi  yang paling sedikit menyerap tenaga kerja adalah sektor perdagangan hal ini disebabkan karena sebagain besar masyarakat pribumi lebih  memilih menjadi PNS dibadingkan menjadi seorang wirausaha sebab sektor ekonomi telah dikuasi oleh non Papua. Sedangkan  sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian dari total penduduk yang bekerja.

          Salah satu penyebabnya adalah  sumber daya manusia yang kurang sehingga  kreatifitas dan inovatif masyarakat juga. Masyarakat hanya menunggu dan  terus menunggu pekerjaan dari Pemerintah( menjadi PNS), jika seorang mahasiswa yang telah menjadi sarjana, dia akan memilih untuk menganggur sementara waktu( pengangguran Friksional) sampai SK PNS didapatkan, sementara jumlah  PNS yang diminta sedikit dan diramaikan dengan praktik – praktik kecurangan  yang terjadi sehingga peluang untuk menjadi PNS minim maka pengangguran terus bertambah, sementara mereka tidak memilih untuk terjun dalam dunia bisnis atau mencoba sesuatu yang baru dan hanya memberikan kesempatan bagi non pribumi untuk menguasai sektor tersebut. Dan akhirnya  munculah pemikiran – pemikiran dan merasa miskin di tanah sendiri padahal peluang terbuka lebar  untuk melakukan  hal  itu.

Adapun upaya-upaya yang mungkin bisa menanggulangi masalah ini yaitu : pengangguran disektor perdagangan  lebih tinggi. Hal ini berarti pemerinntah harus melakukan sesuatu untuk mengurangi jumlah tersebut. Pemerintah perlu membuat beberapa kebijakan, seperti membuka sekolah kursus keterampilan yang bersifat informal dengan tujuan dan harapan meningkatkan skill kewirausahaan khususnya masyarakat yang menganggur, pemerintah membuat peraturan daerah  yang membatasi surat izin usaha tidak terlalu banyak guna memberi peluang dan ruang gerak kepada mereka yang setelah selesai mendapatkan bimbingan dan ketrampilan kewirausahaan tersebut, dan  kemudahaan dalam mendapatkan bantuan dana kredit dari Bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah daerah. Hal tersebut lebih baik bila dibandingkan dengan meningkatkan investasi. Memang benar, investasi akan menarik banyak tenaga kerja dan akan mempengaruhi  pengangguran menjadi turun, tetapi melihat skill dan keterampilan masyarakat yang masih minim dan dihadapkan oleh berbagai masalah lain, seperti peraturan- peraturan daerah yang menghambat aksesnya investasi Dengan demikian pengangguran di Papua akan berkurang dan pembangunan ekonomi akan terjadi tidak hanya pertumbuhan ekonomi.